logo jdih

Berita Selengkapnya


Gambar gagal dimuat
Tanggal Rabu, 11 November 2020 by Admin JDIH
Judul PENYULUHAN HUKUM TERPADU OLEH FORKOMPIMDA DAN SOSIALISASI KEMBANG DESA OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK
Isi

Dalam rangka mewujudkan Desa Sadar Hukum di Kabupaten Demak, Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak menyelenggarakan kegiatan penyuluhan Hukum Terpadu dengan Tema “Bersama Membangun Desa Di Kabupaten Demak Menuju Desa Sadar Hukum.”

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Nopember 2020 di Grhadika Bina Praja dengan peserta Camat-se Kabupaten Demak, staf IT pada Kecamatan dan Kepala Desa pada Desa Binaan Sadar Hukum. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri Demak, Kepala Rutan Demak dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak.

Ibu Kendarsih Iriani, SH, MH selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Demak dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka upaya pembinaan Desa Binaan Sadar Hukum menuju Desa Sadar Hukum. Bahwa Kabupaten Demak telah menetapkan Desa Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Demak sejumlah 30 Desa/Kelurahan pada 14 Kecamaran terdiri dari 28 Desa dan 2 Kelurahan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 557/109 Tahun 2020 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Demak Tahun 2020. Namun Tahun 2020, Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak baru melakukan sosialisasi Desa Sadar Hukum ke Desa Binaan Sadar Hukum sejumlah 7 (tujuh) desa yaitu : Desa Wonowoso Kec. Karangtengah, Desa Kebonsari Kec. Dempet, Desa Sari Kec. Gajah, Desa Tuwang Kec. Karanganyar, Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam, Desa Bakung Kec. Mijen dan Desa Babad Kec. Kebonagung.

Wakil Bupati Demak Bapak Drs. Joko Sutanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kesadaran Hukum bagi masyarakat sangat penting agar masyarakat paham dan sadar pentingnya mematuhi hukum. Misalnya taat hukum saat ini adalah kesadaran mematuhi protokol covid 19 dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi tanpa operasi yustisi SPDP dan tanpa ditegur petugas, jika masyarakat sadar hukum maka masyarakat akan menaati karena tahu risiko jika tidak mematuhi protokol covid 19 pada era pandemi saat ini. Selanjutnya adalah ketaatan membayar PBB P2, jika masyarakat telah sadar untuk taat hukum, maka tanpa ditagih oleh petugas penarik PBB P2, maka akan sadar membayar pajak PBB P2 sebelum jatuh tempo.

Forkompimda dalam arahannya menyampaikan bahwa perlu dukungan dari semua lapisan masyarakat yang dimulai dari keluarga untuk mewujudkan Desa Sadar Hukum dan perlu adanya sosialisasi Informasi Hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan. Forkompimda sangat mendukung dan apresiasi kegiatan ini dalam rangka memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat menuju Desa Sadar Hukum di Kabupaten Demak.

Dalam kegiatan yang sama Ketua Pengadilan Negeri Demak Bapak Agam Syarief Baharudin, SH, MH menyampaikan informasi hukum berupa inovasi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu Kemitraan Membangun Desa (Kembang Desa). Adapun Layanan Kembang Desa adalah Pendaftaran Perkara Online, Pembuatan Surat Keterangan Online dan Informasu Perkara (Website dan Whatsapp), Izin Bezuk Tahanan di Pengadilan,Posbakum dan PTSP on Call. Inovasi Layanan Kembang Desa adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat karena dapat diakses dengan komputer, laptop dan smartphone yang disampaikan oleh Bapak Obaja David Jefri Hamonangan Sitorus, SH dengan pemaparan dan video layanan Kembang Desa.

Kegiatan tersebut dilanjutkan tanya jawab oleh peserta yang dipandu oleh Bapak Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH selaku moderator dalam kegiatan tersebut.

Copyright © 2020

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Demak

Media Sosial